1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) dalam Mengajukan Gugatan a quo;

3. Menyatakan bahwa Tergugat (RUMAH SAKIT MUHAMMDIYAH BABAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau setidak-tidaknya telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  dan Peraturan Turunan-nya yang berlaku;

4. Memerintahkan Tergugat (RUMAH SAKIT MUHAMMDIYAH BABAT) Untuk Menghentikan Proyek Kontruksi Pembangunan Gedung 8 (delapan) lantai dan semua operasional Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum  sampai dengan adanya  Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintah Turut Tergugat I (BUPATI LAMONGAN) Untuk “Mencabut” Perizinan Lingkungan Hidup Milik Tergugat dengan Nomor : 188/05.1/KEP/PKPLH /413.117/2024, TERTANGGAL 02 MEI 2024 (Perubahan) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lamongan,  atas nama : ANDHY KURNIAWAN Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat II (Gubernur Jawa Timur) Untuk Menegur atau memerintahkan Turut Tergugat I (BUPATI LAMONGAN)  agar memberikan sanksi  Kepada Tergugat (RUMAH SAKIT MUHAMMDIYAH BABAT) sesuai Peraturan yang berlaku;

7. Memerintahkan Kepada Tergugat (RUMAH SAKIT MUHAMMDIYAH BABAT) untuk meminta Maaf  Kepada Masyarakat melalui Media Online dan media Televisi Nasional yang terdaftar di dewan Pers;

8. Membebankan  biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo  Kepada Tergugat (RUMAH SAKIT MUHAMMDIYAH BABAT); 

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya.

10. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;